PPIJ Editorial: Sejarah Hubungan Ekonomi Bilateral Indonesia-Jepang dan Visi ke Depan
Penulis: Fathya Aully Z. & Adirsyah Zakky K.
Presiden Joko Widodo bertemu PM Kishida di Tokyo, Jepang, Sabtu (16/12/2023). (Foto: BPMI Setpres)
Kemitraan ekonomi antara Jepang dan Indonesia menjadi bukti kekuatan kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan bersama. Dengan adanya Pemilihan Umum dimana terjadinya pergantian Presiden dan lembaga legislatif di tahun 2024, maka sedikit banyak strategi diplomasi Indonesia akan terpengaruh. Administrasi Presiden Joko Widodo yang berlangsung dari 2014-2024, telah proaktif dalam mengembangkan hubungan bilateral Indonesia terutama di sisi Ekonomi, salah satunya adalah dengan Jepang. Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan ekonomi sejak tahun 1958, dan hubungan itu telah berkembang secara signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Artikel ini akan mengulas perkembangan hubungan Indonesia dan Jepang di bidang ekonomi, yang mencakup berbagai macam investasi, proyek, dan juga bantuan dana pinjaman untuk pengembangan infrastruktur Indonesia.
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA)
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement merupakan komitmen kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk membebaskan perdagangan melalui penghapusan tarif serta penyesuaian regulasi investasi untuk menarik investor Jepang ke Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 dan telah aktif sejak tahun 2008.
Semenjak tahun 2008, 15 tahun setelah perjanjian ini dilaksanakan, IJEPA telah menghasilkan berbagai dampak positif terhadap ekonomi Indonesia dan Jepang. Menurut data dari Free Trade Agreement Center di Indonesia, terlihat perkembangan ekspor dan impor Indonesia dengan Jepang pada triwulan III tahun 2023. Khususnya, Indonesia telah meningkatkan ekspor nikel dan impor komponen kendaraan. Jepang berurut sebagai negara tujuan ke-4 untuk ekspor nonmigas Indonesia, dan negara ke-2 pemasok barang nonmigas Indonesia. Selain itu, terdapat pula komitmen di sektor perdagangan jasa yaitu antara lain pembukaan jasa travel, komunikasi, transportasi, konstruksi, keuangan, dan informasi oleh Jepang. Terkait minat investasi Jepang di Indonesia, IJEPA telah meningkatkan investasi pada sektor listrik, barang logam, transportasi, mesin, elektronik, dan lainnya hingga menjadi 28.9% (2009-2017). Untuk pengiriman tenaga kerja, Indonesia telah mengirimkan 622 tenaga perawat dan 1.494 tenaga perawat lansia selama tahun 2008-2017. Terakhir, kedua negara telah aktif berperan pada ranah internasional seperti WTO, APEC, dan FEALAC, hingga Jepang menjadi salah satu negara mitra dialog bagi ASEAN maupun ASEAN Plus Three.
Pada 16 Desember 2023, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Jepang akan memberikan akses yang lebih besar untuk produk Indonesia serta penghapusan tarif untuk produk olahan perikanan serta meningkatkan hubungan perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, kedua belah pihak antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Jepang memiliki keinginan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) yang telah direvisi dapat diimplementasikan pada kuartal pertama tahun 2024, meskipun masih harus ditandatangani dan diratifikasi secara resmi oleh parlemen masing-masing setelah melalui proses hukum [Nikkei, 2023].
Proyek MRT Jakarta
Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis Indonesia memiliki angka penduduk yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kemacetan masih merupakan masalah yang besar bagi metropolitan tersebut. Isu ini diperburuk oleh tingginya angka penggunaan moda transportasi pribadi seperti mobil dan motor di Jakarta. Projek infrastruktur MRT (Mass Rapid Transit), yang saat ini menghubungkan pusat-pusat bisnis Jakarta mulai dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, bertujuan untuk menanggulangi masalah ini. Proyek tersebut sebenarnya sudah mulai direncanakan dari tahun 1985, dipelopori oleh Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada saat itu, yaitu Ir. B.J Habibie, namun sempat dihentikan karena krisis moneter yang menimpa Indonesia pada akhir masa Orde Baru. Proyek ini kemudian diteruskan oleh Presiden Ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2005 setelah ditetapkan sebagai Proyek Nasional. Di tahun 2006, Indonesia dan Jepang menandatangani kontrak peminjaman pertama untuk pembangunan MRT melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).
Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban juga merupakan proyek Indonesia yang dilandasi oleh pinjaman dana dari Jepang terutama dari JICA. Proyek Pelabuhan Patimban terletak di Subang, Jawa Barat, dan dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pelabuhan internasional utama untuk mengurangi kemacetan di dekat Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.
Proyek Pelabuhan Patimban di Indonesia mulai pembangunannya pada tahun 2018. Sejak itu, proyek ini terus mengalami kemajuan, dengan berbagai tahap pembangunan, termasuk pengerukan, reklamasi lahan, dan pembangunan fasilitas pelabuhan.
Tidak hanya perusahaan nasional seperti JICA, tetapi banyak perusahaan swasta Jepang ikut memberi bantuan dana untuk pembangunan pelabuhan tersebut, seperti Mitsubishi Corporation dan Penta-Ocean Construction Co. Ltd. telah terlibat dalam berbagai tahap pembangunan pelabuhan, termasuk pengerukan, reklamasi lahan, dan pembangunan fasilitas pelabuhan.
Proyek Proving Ground Bekasi
Jepang dan Indonesia tidak hanya bekerja sama di proyek berskala nasional, tetapi kedua negara tersebut juga bekerja sama untuk sejumlah proyek yang berskala lebih kecil. Salah satunya adalah Proyek Proving Ground yang berlangsung di Bekasi pada tahun 2022. Proyek ini merupakan proyek gabungan PT. Toyota (Jepang) dan PT. Astra Internasional (Indonesia), bertujuan untuk menjadi fasilitas menguji keamanan kendaraan di Indonesia yang bertaraf Internasional, terutama untukkendaraan yang di manufaktur oleh Toyota. Ujian-ujian tersebut menyangkut:
- Uji Performa dan stabilisasi kendaraan di kondisi tertentu seperti kecepatan mendadak
- Pengujian daya tahan kendaraan dan komponennya, serta integritas kendaraan tersebut.
- Menguji keamanan kendaraan sesuai regulasi dan standar keamanan yang diberikan oleh peraturan negara tujuan
Proyek ini ditargetkan untuk mulai beroperasi di tahun 2025, dengan soft-launching di bulan September 2024.
Masa Depan Kerja Sama Indonesia-Jepang?
Perkembangan hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia selama 10 tahun ini ditandai dengan perkembangan yang signifikan dan berdinamika. Kerja sama tersebut telah mewujudkan berbagai macam proyek infrastruktur dan transportasi berskala besar maupun kecil. Kedua negara sudah menunjukan komitmen mereka untuk bekerja sama mulai dari kesepakatan perdagangan bebas (FTA), proyek MRT, serta berbagai macam proyek skala kecil seperti tes uji coba keamanan kendaraan produksi Jepang. Hubungan bilateral ini tidak hanya menunjukan kerja sama kooperatif yang dimiliki Indonesia-Jepang sekarang tetapi juga perkembangan hubungan mereka untuk tahun tahun mendatang, meyakinkan dunia bahwa Indonesia dan Jepang mempunyai kerja sama kemitraan ekonomi yang sangat kuat.
Referensi
IJEPA. FTA Center. (n.d.). https://ftacenter.kemendag.go.id/ijepa
Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). (n.d.). https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/indonesia—japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf
Writer, S. (2023, December 16). Indonesia and Japan agree on removing more trade barriers. Nikkei Asia. https://asia.nikkei.com/Economy/Trade/Indonesia-and-Japan-agree-on-removing-more-trade-barriers
