//
Umum

Proyek Infrastruktur Nasional: Merajut Asa Menggapai Ambisi

01 February 2017 Oleh administrator

Meningkatkan Pesona Infrastruktur “Ibu Pertiwi”

Pembangunan Infrastruktur ibarat “jargon” yang selalu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo disetiap pidatonya sejak resmi dilantik sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan langsung dengan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu isu strategis dan sasaran utama pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berikut target umum infrastruktur yang harus dibangun dalam periode 2015-2019:

 

(Sumber: Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah. Bappenas, 10 Desember 2014)

 

Langkah nyata pemerintah selanjutnya adalah dengan mewujudkan pembentukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Dengan tidak menunggu waktu lama, KPPIP menetapkan 30 proyek infrastruktur prioritas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Berikut 30 proyek infrastruktur prioritas:

 

(Sumber: Lampiran Permenko Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015. www.ekon.go.id )

Dengan dipilihnya 30 proyek infrastruktur prioritas tersebut, diharapkan dapat mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah tanah air. Selain itu, dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dari aspek pembangunan infrastruktur. Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia dalam World Economic Forum (WEF)'s Global Competitiveness Report 2016-2017, peringkat pembangunan infrastruktur Indonesia menempati posisi ke-60 dari 138 negara yang disurvey. Di wilayah ASEAN, peringkat Indonesia masih berada dibawah tiga negara tetangganya, yakni Thailand (peringkat ke-49 dunia); Malaysia (peringkat ke-24 dunia); Singapura (peringkat ke-2 dunia).

 

(Sumber: World Economic Forum (WEF)'s Global Competitiveness Report 2016-2017)

 

Pencapaian hingga akhir 2016

    Mengutip publikasi yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan topik "Capaian 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”, terdapat beberapa capaian signifikan terkait pembangunan infrastruktur, yaitu:

  • Menerbitkan PERPRES No.75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas diterbitkan untuk membentuk KPPIP.

  • Memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan Tol Trans Sumatera, LRT Sumatera Selatan dan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi.

  • Membiayai sebagian seksi jalan tol, namun memberikan hak pengelolaan seluruh ruas jalan tol kepada kontraktor pembangunan seksi lainnya dalam rangka meningkatkan nilai investasi kontraktor.

  • Menerbitkan PERPRES No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 proyek infrastruktur dan 1 program ketenagalistrikan (35ribu MW).

  • Mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di proyek Palapa Ring Broadband, Kilang Minyak Bontang dan Tol Serang-Panimbang.

  • Ratusan proyek sedang dibangun untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, terdiri dari 13 proyek pelabuhan, 52 proyek jalan tol, 17 proyek bandara, dan 19 proyek kereta api.

  • Terdapat 8 proyek strategis nasional di tahun 2016 yang menunjukkan perkembangan signifikan, yang pada umumnya berada di luar Pulau Jawa (Jalan Tol Serang-Panimbang; Terminal Kalibaru; SPAM Umbulan; Revitalisasi Bandara Juwata-Tarakan, Matahora-Wakatobi; dan Labuan Bajo-NTT; Palapa Ring Broadband; Pelabuhan Patimban (Utara Provinsi Jawa Barat); dan PLTU Batang).

 

Selain itu, dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2016 di Sidang Bersama DPR-DPD RI, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dalam 2 tahun kepemimpinannya, terdapat beberapa pencapaian signifikan dalam perkembangan pembangunan infrastruktur, yaitu:

  • Mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160 jembatan. Khusus di tahun 2016, target pembangunan jalan nasional, yakni sepanjang 703 kilometer dan jembatan sepanjang lebih dari 8.452 meter.

  • Tahun 2015, pemerintah telah membangun jalur rel kereta api sepanjang 179,33 kilometer spoor, sedangkan pada tahun 2016 yakni sepanjang 271,5 kilometer spoor.

  • Pemerintah sedang membangun kereta untuk transportasi perkotaan yaitu Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Train (LRT) dan pengembangan Commuter Line.

  • Pemerintah telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung, turut dibangun 47 pelabuhan nonkomersil serta sebanyak 41 pelabuhan sedang dalam pembangunan.

 

Menambahkan informasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebutkan capaian pembangunan infrastruktur lainnya, yakni:

  • Dilakukan percepatan penyelesaian 22 waduk yang sedang dibangun, 8 waduk baru, 387 embung/situ baru, dan rehabilitasi 71 embung/situ.

  • Rusunawa Terbangun sebanyak 10.497 pada tahun 2015.Sedangkan, untuk tahun 2016, hampir mencapai 11.642 Rusunawa Terbangun.

  • Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan seluas 3.140 Ha di 2015 dan 2.162 Ha untuk 2016.

  • Bantuan subsidi perumahan sebanyak 76.489 Unit terealisasi pada tahun 2015 dan di tahun 2016 hampir mencapai 87.390 unit.

  • Pembangunan irigasi di tahun 2015 tercapai 152.402 Ha, sedangkan target untuk tahun 2016 hampir menyentuh hingga seluas 60.402 Ha. Sasaran akhir 1 juta ha pada tahun 2019. Kemajuan pembangunan 21,28%. Selain itu, rehabilitasi irigasi hampir mencapai 347.607 ha pada 2016, dengan sasaran akhir 3 juta ha pada tahun 2019. Kemajuan pembangunan 27,8%.

  • Sebanyak 2 bendungan selesai di bangun, 22 bendungan sedang berjalan, dan 8 bendungan memasuki groundbreaking di 2016. Hingga akhir 2019, ditargetkan 65 bendungan terbangun, terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 lanjutan. Sedangkan realisasinya 57% atau 37 bendungan dari 65 bendungan.

  • Pengembangan irigasi tersier sebanyak hampir 330.634 ha irigasi pada tahun 2016, sementara target besarnya 3 juta ha di 2019. Realisasinya sudah mencapai 11,03%.

  • Petak sawah hampir menyentuh 60.082 ha di 2016 denga target 1 juta ha di 2019, realisasinya baru 8%.

Tidak hanya itu, terdapat pencapaian cukup signifikan dalam proyek Jalan Tol Trans Sumatera selama 2 tahun terakhir , yaitu:

  • Bakauheni-Terbanggi Besar, perkembangan konstruksi 4,53% dari target 155 km dengan target selesai pada 2018.

  • Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, belum ada perkembangan konstruksi dengan target 185 km selesai pada 2018.

  • Palembang-Indralaya, perkembangan konstruksi 17,66% dengan target 24,50 km selesai pada 2017.

  • Palembang-Tanjung Api-Api, belum ada keterangan perkembangan konstruksi dengan target 70 km selesai pada 2019.

  • Pekanbaru-Kandis-Dumai, perkembangan konstruksi 0,48% dengan target 135 km selesai pada 2019.

  • Kisaran-Tebing Tinggi, belum ada keterangan perkembangan konstruksi dengan target 60 km selesai pada 2019.

  • Medan-Binjai, perkembangan konstruksi 19,21% dengan target 17,30 km selesai pada 2018.

  • Kayu Agung-Palembang-Betung, belum ada perkembangan konstruksi dengan target 112 km selesai pada 2017.

  • Medan-Kualanamu-Tebing-Tinggi, perkembangan kontsruksi 5,08 km dengan target 62 km selesai pada 2017.

 

Selain itu, mengubah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak awal pemerintahan Joko Widodo tidak ada pengereman belanja modal, mendorong percepatan penyerapan anggaran di awal tahun dan perubahan alokasi anggaran pembangunan lebih diprioritaskan ke Wilayah Timur Indonesia demi pemerataan pembangunan nasional. Dan juga pemerintah memberikan kesempatan luas bagi swasta (investor dalam maupun luar negeri) turut andil dalam kontribusi pembangunan infrastruktur nasional dengan didukung oleh berbagai Paket Kebijakan Ekonomi yang diberikan.

 

Kala Rintangan Menyapa

“Tak ada Gading yang tak Retak”, pepatah inipun terjadi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dalam uraian sebelumnya disampaikan beberapa pencapaian pembangunan infrastruktur, ada yang sesuai target, hampir mencapai target, tetapi juga ada yang belum sama sekali dimulai pengerjaan pembangunannya. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa rintangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur nasional saat ini, yaitu:

  1. Pembiayaan

Kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2015-2019 diperkirakan senilai Rp 4.796,2 Triliun. Dengan rincian pembebanan pada APBN/APBD mencapai Rp 1.978,6 triliun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 1.066,2 triliun dan partisipasi swasta senilai Rp 1.751,5 triliun.

 

(Sumber: http://ksp.go.id/2-tahun-kerja-nyata-kementerian-ppnbappenas/ )

 

Terbatasnya jumlah APBN maupun APBD, yang hanya dapat berkontribusi kurang dari 50% dalam pembiayaan infrastrukur, mengakibatkan pemerintah harus berupaya keras memaksimalkan berbagai potensi pembiayaan yang ada terutama berasal dari swasta.

 

  1. Pembebasan tanah (lahan)

Selain masalah pendanaan, rintangan besar yang sering kali dihadapi oleh proyek pembangunan infrastruktur adalah pembebasan lahan (tanah). Dalam hal ini, terkadang di kalangan masyarakat sendiri sering kali menaikkan harga pembebasan lahan dari batas normal atau wajar dikarenakan ketidaktahuan terkait harga atau nilai suatu lahan (tanah). Sehingga, dibutuhkannya waktu yang cukup lama guna mencapai kesepakatan pembebasan lahan. Selain itu, adanya tumpang tindih kepemilikan lahan atau kepemilikan ganda. Dan terkadang, adanya praktik “mafia” pertanahan dilakukan oleh beberapa oknum pejabat di pemerintah pusat maupun di daerah. Tidak hanya hal tersebut, adanya keberadaan tanah “ulayat” atau “adat” yang bersifat sangat sensitif di sebagian kalangan masyarakat di daerah.

 

  1. Birokrasi-Perizinan

Adanya kerumitan birokrasi-perizinan menjadi hambatan tersendiri dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini terkadang munculnya tumpang tindih dan kerumitan birokrasi-perizinan di tingkat daerah. Hal penting yang terkait dalam kendala birokrasi-perizinan adalah munculnya para “mafia” proyek oleh beberapa oknum baik di level nasional maupun daerah. Hal ini mengakibatkan rentannya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses birokrasi-perizinan pengadaan proyek infrastruktur. Sehingga pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur menjadi mangkrak dan terbengkalai.

 

  1. Koordinasi lintas sektor

Pada setiap pengambilam kebijakan atau keputusan baik di level nasional (kementerian, lembaga) maupun daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya) terkadang bersifat sektoral dan ego sentris. Hal ini mengakibatkan tidak adanya koordinasi yang baik dalam pengadaan atau pengerjaan proyek infrastruktur. Selain itu, terkadang adanya unsur kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan yang dikedepankan dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

 

Optimisme Pengembangan Infrastruktur Menjangkau Seluruh Anak Negeri

“Optimism is the faith that leads to achievement”, kata mutiara tersebut sangat tepat dalam menyikapi berbagai rintangan dalam mencapai kesuksesan semua program infrastruktur nasional. Perlunya sikap optimisme dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat guna menggapai keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam menghadapi rintangan di skema pembiayaan, pemerintah diharapkan dapat mencari variasi (diversifikasi) dari skema pembiayaan infrastruktur. Sebagaimana informasi yang disebutkan sebelumnya, APBN/APBD hanya mampu berkontribusi <50% dari seluruh total proyek infrastruktur nasional dari periode 2015-2019. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengoptimalkan peran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam mensiasati kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Langkah konkrit dari hal ini adalah telah dikeluarkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Terdapat beberapa keuntungan dari skema KPBU, yaitu (i) Risiko konstruksi seluruhnya ditanggung oleh pihak swasta; (ii) Fokus pengadaan pada layanan; (iii) Kontrak tunggal dengan Badan Usaha untuk seluruh kegiatan design, build, finance, maintenance, dan operation; (iv) Risiko operasi dan kinerja aset ditanggung oleh swasta; (v) Persaingan yang kompetitif memungkinkan berbagai inovasi yang dilakukan oleh Badan Usaha; dan (vi) Transparansi akan mengurangi intervensi politik dan meningkatkan value for money bagi masyarakat. Dan yang paling penting KPBU bukanlah privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah dapat menciptakan skema pembiayaan lainnya dalam optimalisasi pembangunan infrastruktur seperti Variability Gap Fund dan Hybrid Financing. Variability Gap Fund adalah dana dukungan tunai infrastruktur yang memiliki keunggulan, antara lain meningkatkan kelayakan finansial proyek guna menimbulkan minat dan partisipasi swasta, meningkatkan kepastian pengadaan/lelang proyek infrastruktur sesuai kualitas dan waktu yang ditentukan, serta mewujudkan layanan infrastruktur publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

Sedangkan dalam Hybrid Financing, pemerintah mengeluarkan dana tidak di awal proyek, tetapi dicicil setelah proyek selesai digarap oleh pihak swasta. Selain itu, pemerintah juga akan membayar biaya operasional dan pemeliharaan kepada pihak swasta bersamaan dengan cicilan tersebut, tetapi tarif jasa pengguna infrastruktur tetap menjadi hak pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah dapat mengoptimalkan dana repatriasi Tax Amnesty yang telah terkumpul. Hingga akhir 2016, dana Tax Amnesty yang telah terkumpul sebesar Rp 141 triliun. Pemerintah juga dapat memanfaatkan bantuan dana atau pinjaman (hutang) dari berbagai lembaga pembiyaan international (Direct Lending), seperti Asian Development Bank (ADB) maupun Asian Infrastructure Investment Bank  (AIIB). Dalam hal ini, pemerintah harus tetap menjaga rasio hutang dibawah 30% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), agar keuangan negara tetap berada di keadaan yang “sehat” secara ekonomi.

Guna mengatasi masalah pengadaan tanah (lahan), pemerintah bersama DPR segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Pertanahan yang baru. Tidak hanya itu, diharapkan pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih rinci terkait perbankan tanah (land banking). Land Banking adalah bentuk penyempurnaan dan perluasan pola manajemen pertanahan yang sebelumnya telah diterapkan, yaitu Land Consolidation. Land Banking sangat diperlukan untuk konsolidasi tata ruang pertanahan, mengendalikan gejolak harga tanah di lapangan, mencegah terjadinya pemanfaatan yang tidak optimal dalam penggunaan tanah (land use). Selain itu, guna mengatasi masalah pengadaan tanah (lahan) dapat memaksimalkan program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dalam setiap pengerjaan proyek infrastruktur. Kebijakan Satu Peta sangat berguna mencegah terjadinya sengketa pertanahan (tumpang tindih lahan) di masyarakat.

Terkait mengatasi birokrasi-perizinan dalam pengerjaan proyek infrastruktur, pemerintah pusat maupun daerah dapat memaksimalkan peran “Pelayanan Terpadu Satu Pintu” (PTSP). Peran PTSP sangat berperan besar dalam memangkas alur birokrasi-perizinan yang tidak efisien dan optimal. Pada pemanfaatan PTSP, investor dapat dengan cepat mengadakan kegiatan bisnisnya mulai dari proses perizinan hingga pelaksanaan proyek. Dengan PTSP, investor dalam mengajukan perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai surat dan dokumen di dinas berbeda dengan lokasi kantor yang berbeda pula, cukup hanya di satu lembaga PTSP pusat (BKPM) atau PTSP daerah. Dan yang paling penting melibatkan elemen penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian guna mengawasi berbagai proses lelang dan transaksi proyek infrastruktur dari jeratan para mafia “proyek” baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam penanganan koordinasi lintas sektor, pemerintah perlu melakukan pemantauan langsung secara berkesinambungan yang dikomandani langsung oleh Presiden. Sehingga tidak muncul ego sentris dan “kepentingan” dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Penegakan aturan secara tegas dapat diterapkan pada proses Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan proyek infrastrukur dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Tidak hanya itu, perlunya penguataan peran KPPIP dalam mensukseskan proyek-proyek infrastruktur baik prioritas maupun strategis. Sehingga dapat terjalin koordinasi yang harmonis dan sinergis di tataran pemerintah pusat (lintas kementerian).

Dengan kata lain, jika seluruh rintangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan proyek infrastruktur dapat dihadapi dengan sikap optimisme dan tulus demi memperluas kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Tanah Air, ambisi untuk membangun Indonesia menjadi negara maju dapat mudah diraih. Dan paling penting, untuk masyarakat khususnya para pelajar, ubahlah mindset dari diri kita sendiri seperti “apa yang sudah diberikan oleh negara ke kita” menjadi “kontribusi apakah yang telah kita berikan pada Ibu Pertiwi”…..!!!

 

Referensi

Bappenas. (2014). Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Antar Wilayah. (http://bappenas.go.id/files/6514/1826/9383/Paparan_Deputi_Sarpras.pdf , diakses tanggal 20 Januari 2017)

Kemenko. (2016). Permenko Nomor 12 Tahun 2015. (https://www.ekon.go.id/hukum/view/permenko-nomor-12-tahun-2015.1940.html , diakses tanggal 20 Januari 2017)

World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. (https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1, diakses tanggal 19 Januari 2017)

KSP. (2016). Capaian 2 Tahun Pemerintahan Jokowi JK. (http://ksp.go.id/capaian-2-tahun-pemerintahan-jokowi-jk/, diakses tanggal 21 Januari 2017)

Kuwado, Fabian. (2016). Ini Infrastruktur yang Dibangun Selama Dua Tahun Jokowi-JK. (http://nasional.kompas.com/read/2016/08/16/14453101/ini.infrastruktur.yang.dibangun.selama.dua.tahun.jokowi-jk, diakses tanggal 21 Januari 2017)

Malau, Srihandriatmo. (2016). Menteri Bappenas: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Capaian 2 Tahun Jokowi JK. (http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/22/menteri-bappenas-percepatan-pembangunan-infrastuktur-capaian-2-tahun-jokowi-jk, diakses tanggal 21 Januari 2017)

Novalius, Feby. (2016). 2 Tahun Jokowi JK Menanti Solusi Pembangunan Infrastruktur yang Mendesak. (http://economy.okezone.com/read/2016/10/19/320/1518709/2-tahun-jokowi-jk-menanti-solusi-pembangunan-infrastruktur-yang-mendesak, diakses tanggal 22 Januari 2017)

KSP. (2016). 2 Tahun Kerja Nyata: Kementerian PPN/Bappenas. (http://ksp.go.id/2-tahun-kerja-nyata-kementerian-ppnbappenas/ , diakses tanggal 21 Januari 2017)

DJPPR. (2016). Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur 2015-2019. (http://ditdik.itb.ac.id/wp-content/uploads/sites/17/2016/11/Bandung_11.11.pdf , diakses tanggal 23 Januari 2017)

Surachman, Eko. (2016). Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund): Harapan Baru Pembangunan Infrastruktur Indonesia. (http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Dana%20Dukungan%20Tunai%20Infrastruktur%20VGF%20Harapan%20baru%20pembangunan%20infrastruktur%20di%20Indonesia.pdf  diakses tanggal 23 Januari 2017)

Perwitasari, Anna. (2013). Pemerintah Menjajaki Model Pendanaan Baru. (http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-menjajaki-model-pendanaan-baru , diakses tanggal 24 Januari 2017)

Ramadhiani, Arimbi. (2017). Belum Pernah Diubah Selama 57 Tahun UU Pokok Agraria Dianggap Kuno. (http://properti.kompas.com/read/2017/01/17/200000221/belum.pernah.diubah.selama.57.tahun.uu.pokok.agraria.dianggap.kuno , diakses 25 Jnauari 2017)

Sungkana. (2017). Mengenal Bank Tanah/Land Banking Sebagai Alternatif Manajemen Pertanahan. (https://www.academia.edu/14734518/mengenal_land_bank_bank_tanah , diakses tanggal 26 Januari 2017)

 

Kajian Strategis PPI Jepang 2016-2017