//
Umum

Refleksi Hari Anti Korupsi se-Dunia

08 December 2016 Oleh administrator

“Besarnya sebuah bangsa tidaklah melulu tentang seberapa besar kekuatan militernya;

besarnya sebuah bangsa tidaklah melulu tentang seberapa tinggi grafik GDP-nya;

besarnya sebuah bangsa tidak melulu tentang berapa jumlah penerima Nobel yang menjadi warga negaranya.

Besarnya sebuah bangsa bisa dimulai dengan rakyatnya yang berintegritas dan bersatu dalam melawan penyelewengan kekuasaan.”

 

Pada hari ini, tanggal 9 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional (diinisiasi oleh PBB sejak 2003), Indonesia kembali tertampar oleh kenyataan kondisi korupsi dan lemahnya good governance di negeri ini. Berkaca pada laporan Corruption Perseption Index yang dirilis Transparency International tahun 2015, Indonesia masih ditempatkan pada ranking 88 —dengan skor 36 dari 100. Walalupun unggul dari beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam laos dan Myanmar, namun capaian Indonesia ini masih tertinggal cukup jauh dari Thailand, Malaysia dan singapura yang masing-masing memiliki ranking 76, 54 dan 8. Sehingga, jangankan membandingkan dengan 168 negara pada laporan tersebut, Indonesia yang bangga menyebut “The Big Brother of ASEAN” saja belum bisa unggul dan menjadi teladan bagi para tetangga terdekatnya di kawasan Asia Tenggara.

Sedikit sarkas, berita tidak menyenangkan ini justru menjawab pertanyaan yang kerap membuat kita penasaran: “apakah poin paling hebat yang dimiliki orang Indonesia ini?”. Tidak, kita tidak sedang bicara tentang keramahan bangsa ini, atau keluhuran budayanya, atau kesadaran toleransinya,  tapi kita sedang berbicara bagaimana bangsa kita ini super-jago, ultra-mahir dan super-hebat dalam yang namanya membuat alasan. Khusus pada isu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), retorika alasan yang menjadi bibit-bibit pemakluman ini sangatlah nyata dan seakan tak kunjung berujung.

Contohnya seperti pernyataan berikut ini :

“Ya elah, pak duit rokok buat saya juga paling gak seberapanya dompet tebel bapak. . .”,

“Waduh, dari dulu sih kalau tidak ada Acc dari kantor sebelah sama yang di sebrang, gak bakal bisa jadi ini dokumen. Tapi saya sih bisa saja ‘bantu’ bapak kalau mau cepet . . . “,

“Gausah lah sok suci menghakimi kami. Kalau mau salahin noh kumpeni Belanda! toh mereka kan yang ngajarin budaya Korupsi?”

Baiklah, kalaupun percakapan ini hendak kita lakukan melalui pendekatan historis, mari kita sejenak berkaca pada tetangga kita, Singapura. Sebagaimana Indonesia, Singapura pun pernah mengalami penjajahan yaitu oleh kolonialis Inggris. Lepas dari Inggris tahun 1959, kondisi KKN di pemerintahan Singapura di awal berdirinya tak jauh berbeda dengan Indonesia: korupsi merajalela, suap-menyuap membudaya dan privilege “orang dalam” bukan jadi rahasia. Hanya saja, bedanya, disaat Singapura berani mengambil langkah besi untuk mengentaskan masalah tersebut, Indonesia masih saja ‘sengaja’ menjebak diri dalam jeruji sejarah kolonial yang sejatinya telah lama berakhir. Singapura memadukan CPBI (badan independen anti-korupsi) dengan kantor Perdana Menteri sedini tahun 1959; dan sejak itu upaya pengentasan korupsi dapat efektif dilakukan.

Jika ada waktu luang, sempatkanlah membaca satu-dua lembar ringkasan regulasi anti-korupsi di Singapura; niscaya anda akan bergidik takut. Sebagai warga negara yang dibesarkan dalam sistem hukum yang lembek dan permisif, kita bisa-bisa gamang melihat hukum Singapura yang sangat tegas:

  • Ditekannya asas “guilty until proven innocent” sebagaimana yang termaktub dalam Prevention of Corruption Act (PCA) bahwa “a public officer charged in court has the duty to explain to the court that what he received was not received corruptly”. Dengan kata lain burden of proof and innocence terlentak pada pundak para PNS, bukan pengadilan. Sehingga selama ada pengaduan yang kuat, dan selama para PNS ini tak mampu membuktikan dirinya tak bersalah, mereka tidak akan bisa duduk bebas dari jeratan hukum.
  • Berlakunya pengembalian kerugian negara. Ini berarti jumlah hukuman denda yang dijatuhkan pengadilan minimal harus bisa menutupi kerugian negara karena aksi KKN tersebut. Berbeda jauh di Indonesia, dimana ada kasus korupsi dengan kerugian triliunan namun hanya dapat didenda maksimal 1 milyar rupiah. Koruptor nekat yang melakukan aksinya di Singapura dapat ditangkap dan ‘dimiskinkan’ oleh hukum negara ini.

Tegas tapi membekas, ‘beringas’ tapi tuntas. Muncul di depan publik atas-bawah dalam balutan busana putih, mendiang PM Lee Kwan Yew seakan mengumandangkan komitmennya untuk totalitas dalam menjadikan pemerintahan di Singapura “whiter than white”. Dengan kegigihan, Singapura bisa melakukan lompatan-lompatan progres yang menakjubkan. Tertanggal 2015, Singapura telah bisa menduduki top 10 ranking pemerintah terbersih di laporan Corruption Perception Index yang sama, bahkan di atas progres Luxembourg dan Belgia.


Institusionalisasi pengentasan korupsi di Indonesia bisa dibilang sangatlah telat dibanding Singapura. Merdeka tahun 1945, Indonesia baru memiliki badan independen anti-korupsi yaitu KPK pada tahun 2002. Berefleksi pada progres KPK selama 14 tahun kebelakang, KPK cukup berhasil menjelma sebagai lembaga penegak hukum yang menjadi ancaman besar bagi para koruptor di semua lini, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif maupun kelompok bisnis. Selain dari itu, di tahun 2013 KPK pun mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay karena dianggap berhasil melakukan kampanye anti korupsi di Indonesia. Kendati begitu,  progres pengetasan KKN di tengah-tengah masyarakat masih bisa terbilang lembek dan jauh dari optimal. Penyakit kronis warisan Orde Baru berupa patronisme-klientalisme politik ala Suharto masih banyak menerima ‘pemakluman’ tersirat di tengah birokrat dan politisi. Rakyat bersedih disaat KPK dilemahkan; rakyat kecewa disaat KPK kerap berbenturan dengan aparatur negara yang lain, membuat insiden seperti balada “Cicak vs Buaya” menjadi tontonan yang menyakitkan. Parahnya lagi, optimisme bangsa nyaris sirna disaat harapan terakhir bangsa pun —badan yudisial utama— tak juga lepas dari jeratan iblis KKN ini.

Membicarakan isu KKN dalam skala nasional pun, kita masih merasakan mentalitas “Jawasentris” yang masih sangat kental. Kita seakan tersihir media melalui perhatian yang terfokus pada perbaikan signifikan di sistem birokrasi kota-kota sentral di Jawa —sebut saja Jakarta, Bandung dan Surabaya dari segi transparansi dan pemotongan red tape, sehingga kita ingkar bahwa Indonesia itu tidak melulu Jawa. Kita dibuat lupa, bahwa di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan sana, semisal, praktek KKN telah meloloskan penyelundupan banyak TKI ilegal. Kita dibuat lalai bahwa di Papua sana, praktek suap terselubung untuk melincinkan proyek eksploitasi SDA bukan lagi menjadi hal tabu.


Maka dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional ini, sesugguhnya slogan yang diangkat tahun 2016 ini yaitu “#UnitedAgainstCorruption” sangatlah relevan bagi upaya pengetasan KKN di negara kita. Adalah persatuan —unity— yang akan menjadi titik tolak ikhtiar bangsa ini dalam berperang melawan KKN ini. Karena, menambahkan ucapan bang Napi, KKN tidak hanya terjadi karena ada niat jahat pelaku, dan juga karena adanya kesempatan, tapi juga karena masyarakat yang ‘bersatu’ membiarkan aksi KKN ini terjadi. Adalah absennya persatuan di masyarakat kita untuk tegas berkata “TIDAK!” untuk KKN yang juga menjadi variable sentral dalam permasalahan pelik ini.

Khusus bagi kami semua para pelajar, disini kita tidak berbicara tentang praktek KKN “blak-blakan” yang secara langsung merugikan negara. Saya cukup yakin bahwa para kaum terdidik Indonesia sudah cukup arif untuk menolak amplop suap dan cukup bijak untuk tidak mencuri uang rakyat. Yang sedang kita bicarakan disini adalah lini-lini kecil dalam keseharian kita yang sesungguhnya merupakan pelanggengan dari lingkaran sistem masyarakat kita yang korup. Tentang kita yang tak sabar menunggu proses legal pembuatan KTP, tentang kita yang malas mengikuti ujian SIM, tentang kita para pelanggan setia DVD ‘ori’ 7.000-an di ITC. Sederhana tapi pelik, slogan #UnitedAgainstCorruption ini menjadi ketukan serius bagi kita semua, termasuk penulis, yang masih sukar untuk bersatu dalam menjauhi KKN dalam balutan godaan ‘kemudahan dan keinstanan’ yang ia tawarkan dalam keseharian kita.

Di titik ini, kita kembali diingatkan dengan perkataan mendiang PM Lee Kuan Yew bahwa kita tidak bisa menghilangkan praktek KKN. Kita hanya bisa mengontrolnya. Kerakusan adalah sifat yang inheren pada setiap manusia. Adanya korupsi adalah niscaya. Maka, tinggallah kita membangun sebuah sistem dimana sifat rakus ini tidak bisa termaterialisasi menjadi tindak kejahatan. Perkataan Lee menjadi pesan juga bagi Indonesia bahwa kalaupun kita sebagai bangsa belum bisa melenyapkan individual corruption secara total di Nusantara, setidaknya kita harus memulai menghadapi systemic corruption yang dimana, sadar ataupun tidak, kerap membuat para tersangka korupsi ini ‘terpaksa’ melakukan aksi jahatnya karena lingkungan bobrok yang membuat praktek KKN tersebut nyaris tak terhindarkan dari keseharian mereka.

 

References

Gilang Al Ghifari Lukman

Kajian Strategis

PPI jepang